Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengolaan SIPD (Sistem Informasi Pembanagunan Daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu TA.2017

BENGKULU, dpmptsp – Rapat Koordinasi Pelaksanaan SIPD (Sistem Informasi Pembanagunan Daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu TA.2017 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu.

Penggunaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan sesuatu hal yang mutlak dilakukan sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, berbasis data dan informasi yang valid dan terukur, akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu DitjenBina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Namun sejalan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kedepannya SIPD diarahkan untuk :
(1) Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional,
(2) Peran Provinsi kepada kabupaten/kota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru, dan
(3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen data.

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah.

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Elemen data SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait yang dibagi kedalam 32 urusanpemerintahan.
Adapun tujuan utama pengelolaan SIPD adalah :
 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
 Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah; dan
 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan informasi pembangunan. Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan kabupaten/kota, sementara itu, informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data. Adapun tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupaten/kota yang berada diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupaten/kota agar dapat menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin. (dri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *