VISI & MISI

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI (DPMPTSP)

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perumusan Visi yang dituangkan dalam Rencana Strategis ini diselaraskan dengan Visi RUPM Nasional dan RUPMP Bengkulu agar menjadi satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut: “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Berasarkan Visi tersebut, penanaman modal nasional dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan negara yang mandiri, maju dan sejahtera.

Visi RUPMP juga harus mendukung VISI rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025, yakni “Provinsi Bengkulu yang Sejahtera, Adil dan Demokrasi Bertumpu pada Sumberdaya Manusia Unggul dan Bertaqwa Serta Perekonomian Kokoh”. Dan Visi Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 2016-2021, yakni “Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi”. Visi tersebut menginginkan masyarakat Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat, adil dan demokrati yang akan dicapai melalui pemanfaatan keunggulan di bidang sumberdaya manusia yang berdaya saing. Dengan kata lain, faktor penggerak pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan lebih mengandalkan sumberdaya manusia masyarakat yang unggul dan berdaya saingserta aparatur yang profesional dibandingkan sumberdaya alam.

Mengacu kepada Visi RUPM Nasional tahun 2014-2025 dan Visi RPJPD Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 dan Visi Kepala Daerah 2016-2021, maka dirumuskan Visi BKPMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 sebagai berikut:

 “Peningkatan Investasi Berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Prima dengan Aparatur Profesional”.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu mengandung tiga kata kunci sebagai indikator penanaman modal, yakni:

Investasi berkelanjutan, adalah penanaman modal secara berkelanjutan pada Sektor Swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berdaya saing. Kata “berkelanjutan” dimaknai bahwa pengembangan investasi di Provinsi Bengkulu harus sesuai dengan potensi daerah serta memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Penguatan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan seperti usaha kecil dan menengah.  Ekonomi kerakyatan dapat pula diartikan sebagai ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya.

Pelayanan Perizinan yang Prima, adalah menerapkan konsep mendahulukan kepentingan pelanggan (Customer Minded), Pelayanan dengan sepenuh hati, Pelayanan prima dengan pribadi prima, Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit dan Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan perizinan adalah hal yang terpenting .

Aparatur profesional, yaitu Aparatur DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang bisa menunjukan kinerja sesuai harapan masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meraih investasi berkelanjutan dan pelayanan publik yang prima dan profesional.

Sejalan dengan Kebijakan dan Strategi dengan mengacu kepada Prioritas Nasional dan Daerah serta Rancangan Umum Penanaman Modal dan agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan arah perencanaan nasional sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.  Dengan demikian, yang menjadi arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

  1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. Pemrataan Penanaman Modal;
  3. Konsentrasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
  4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
  6. Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Pemberian Fasilitas, serta
  7. Promosi Penanaman Modal.
Gambaran Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari Gambar berikut ini:

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas dan dengan berpedoman kepada Visi Daerah, Misi DPMPTSP mengacu kepada Misi Daerah yang selanjutnya dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan.
  2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan/nonperizinan melalui aparatur profesional dan Pengembangan pelayanan berbasis teknologi.
  3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan
  4. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing dan berkualitas.

Misi-misi yang di atas dijalankan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat, hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Perencanaan bidang penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di bidang penanaman modal dan lintas kabupaten/kota. Ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang penanaman modal di seluruh Bengkulu.

Menarik penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Bengkulu perlu pula didukung dengan promosi yang baik dan kualitas penyajian promosi tersebut. Promosi yang dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga kepada penanam modal di luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para penanam modal dengan mudah mengetahui apa potensi Provinsi Bengkulu serta potensi yang akan dikembangkan untuk saat ini. Promosi merupakan sarana yang sangat baik dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu.

Selain itu, iklim berusaha yang kondusif sebab salah-satu persyaratan yang menonjol adalah tidak adanya gangguan keamanan. Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang jelas dan tidak merugikan. Peraturan-peraturan tersebut perlu dipahami baik oleh aparatur DPMPTSP Provinsi Bengkulu maupun pihak dunia usaha, sehingga persepsi akan peraturan tersebut sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang tindih karena akan menimbulkan keraguan bagi pihak dunia usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor.

Kewirausahaan juga perlu didorong untuk menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang diharapkan adalah berasal dari Provinsi Bengkulu sendiri. Untuk itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu akan merata dan meningkat.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali (triwulan). Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan penanaman modal di daerahnya.

Upaya dalam pemberian pelayanan perizinan prima dengan aparatur yang profesional dilaksanakan dengan memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penguatan kelembagaan PTSP melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan atau menempatkan pejabat pernghubung (Liaison Officer/LO) dari masing–masing dinas/instansi di DPMPTSP, Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelengggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu, Peningkatan kapasitas aparatur PTSP dan perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi melalui SPIPISE dan mendorong penanaman modal/pelaku usaha mengajukan aplikasi perizinan secara online dan memanfaatkan fasilitas tracking system.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Tujuan dari misi-misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas dirumuskan menjadi “Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  Dan  Bersih  Melalui Reformasi  Tata Kelola Pemerintahan dan Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.”. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

  1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Pelayanan Perizinan Terpadu, Jumlah Jenis Perizinan/nonperizinan yang dilayani serta Jumlah Jenis Perizinan/Nonperizinan Yang Dilayani Secara Online.
  2. Meningkatnya Investasi yang diukur melalui indikator kinerja Jumlah Kebijakan yang mendukung Perbaikan kemudahan memulai berusaha, Jumlah fasilitasi dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, Nilai Rencana Investasi yang disetujui per tahun, Persentase Laju Investasi pertahun dan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal, Jumlah Kesepakatan/Perjanjian kerjasama penanaman modal, Frekuensi Publikasi/ branding image investasi pada media publik skala nasional dan internasional, Profil Proyek yang siap ditawarkan dan Kajian yang mendukung penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tabel (terlampir) memperlihatkan tujuan, sasaran, dan target kinerja jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai indikator di atas. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Mewujudkan  Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Berkualitas

 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Pelayanan Perizinan Terpadu

2.    Jumlah Jenis Perizinan/nonperizinan yang dilayani.

3.    Jumlah Jenis Perizinan/nonperizinan yang dilayani Secara Online.

Mewujudkan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Yang Berdayasaing Meningkatnya Investasi  

1.    Nilai Investasi (Trilyun)

2.    Persentase Laju Investasi pertahun

3.    Nilai Rencana Investasi yang disetujui per tahun.

4.    Jumlah Kesepakatan/Perjanjian kerjasama penanaman modal.

5.    Frekuensi Publikasi/ branding image investasi pada media publik skala nasional dan internasional.

6.    Profil Proyek yang siap ditawarkan.

7.    Kajian yang mendukung penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

8.    Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota sebagai upaya menyajikan data potensi real dan akurat.

 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Penguatan investasi ditempuh melalui dua kebijakan yaitu Meningkatkan standar Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan Promosi Investasi, Memperbanyak Sumber & Jenis Investasi yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

  1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik, adapun rincian arah dan strategi yang ditempuh sebagai berikut:
    1. Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik berupa :
  • Meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
  • Penguatan kelembagaan DPMPTSP di Provinsi dan Kab/kota melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari dinas/instansi kepada DPMPTSP.
  • Penyederhanaan, Standarisasi Prosedur dan Penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.
  • Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sektor – sektor prioritas melalui PTSP sebagi prioritas tahap pertama.
  • Percepatan pemberian perizinan terutama di sektor – sektor prioritas.
  • Pengembangan Sistem Perizinan Online untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mudah,cepat, murah dan transparan, melalui Pengembangan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Provinsi.
  • Penguasaan teknologi Informasi.
  • Peningkatan Kapasitas aparatur DPMTPSP
  • Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap dan Perbaikan etos kerja.
  1. Meningkatkan Promosi Investasi & Memperbanyak Sumber & Jenis Investasi, adapun rincian arah dan strategi yang ditempuh sebagai berikut:
    1. Optimalisasi Pengelolaan Investasi
  • Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal
  • Penyiapan rencana penanaman modal yang terinegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur;
  • Penyiapan dan pengemasan informasi usulan proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan dan infrastruktur prioritas
    • Penyusunan dokumen rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal, daftar potensi unggulan dan prioritas daerah, profil proyek yang siap ditawarkan dan kajian yang mendukung penanaman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
    • Monitoring, debottlenecking (mempersempit permasalahan) dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek – proyek strategis.
    • Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal terutama untuk menjamin kepastian hukum
    • Pendirian klinik investasi untuk menerima keluhan dan pengaduan terkait pelaksanaan investasi dan pelayanan perizinan
    • Pemberian reward and punishment terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal
    • Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal
  • Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah dengan kebijakan pusat salah satu upayanya dengan penyusunan peta jalan harmonisasi regulasi terkait investasi.
  • Deregulasi peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
  • Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dijabarkan ke dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi
  • Pemberian insentif dan fasilitasi investasi daerah yang selektif dan transparan
  • Meningkatkan koordinasi dengan BKPM RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan DPMPTSP di Daerah
  • Komitmen dalam mendorong implementasi roadmap RUPM Provinsi dan RUPM Kab/Kota
  • Penyusunan rekomendasi penghapusan peraturan di daerah yang menghambat penanaman modal.
  • Pendirian Forum Komunikasi Investasi Daerah yang beranggotakan lintas dinas/instansi dan lintas pemangku kepentingan terkait kebijakan investasi.
  • Penguatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Investasi antara Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat di Provinsi Bengkulu.
  • Pengembangan percepatan investasi Program Strategis Nasional
  • Peningkatan efektifitas strategi dan upaya promosi melalui strategi direct and indirect selling (Pemasaran langsung dan tidak langsung).
  • Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas.
  • Peningkatan keikutsertaan Kabupaten/kota dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah;
  • Pemetaan Potensi Unggulan Daerah dan Penyusunan Rencana Detail Proyek Investasi siap Jual (Ready to offer).
  • Peningkatan citra Bengkulu sebagai salah satu tujuan investasi nasional melalui Penguatan Branding Image Investasi Provinsi Bengkulu
  • Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha Besar PMA/PMDN
  • Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi regional, sub regional dan antar pemerintah daerah yang saling menguntungkan melalui kerjasama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama.
  • Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota sebagai upaya menyajikan data potensi real dan akurat.